Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Bimtek Diklat Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan

Perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan, baik perseorangan maupun bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 KM (kilo meter) dari batas kota. perjalanan dinas dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia (RI) untuk kepentingan negara atas perintah Pejabat yang berwenang. Termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan sebaliknya. Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perjalan Dinas bahwa Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, ekonomis, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. BPK dalam melakukan pemeriksaan dan memberi opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, salah satu temuan yang sering dicantumkan dalam LHP. BPK adalah Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, baik yang dilakukan oleh Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah maupun oleh DPRD.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif pada sistem perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas pegawai negeri sipil. kami akan menyelenggarakan bimtek dan diklat nasional tentang pelatihan tentang Tata Cara Perencanaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Prosedur Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Bagi PNS dan Pegawai Tidak Tetap akan dilaksanakan pada:

Bulan November 2018
02 - 03 November 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
02 - 03 November 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
02 - 03 November 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
02 - 03 November 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
02 - 03 November 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
02 - 03 November 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
02 - 03 November 2018 di Hotel Quest Surabaya
02 - 03 November 2018 di Hotel Santosa Lombok
08 - 09 November 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
08 - 09 November 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
08 - 09 November 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
08 - 09 November 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
08 - 09 November 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
08 - 09 November 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
08 - 09 November 2018 di Hotel Quest Surabaya
08 - 09 November 2018 di Hotel Santosa Lombok
15 - 16 November 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
15 - 16 November 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
15 - 16 November 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
15 - 16 November 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
15 - 16 November 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
15 - 16 November 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
15 - 16 November 2018 di Hotel Quest Surabaya
15 - 16 November 2018 di Hotel Santosa Lombok
22 - 23 November 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
22 - 23 November 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
22 - 23 November 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
22 - 23 November 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
22 - 23 November 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
22 - 23 November 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
22 - 23 November 2018 di Hotel Quest Surabaya
22 - 23 November 2018 di Hotel Santosa Lombok
29 - 30 November 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
29 - 30 November 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
29 - 30 November 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
29 - 30 November 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
29 - 30 November 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
29 - 30 November 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
29 - 30 November 2018 di Hotel Quest Surabaya
29 - 30 November 2018 di Hotel Santosa Lombok
Januari, Februari, Maret,
April, Mei, Juni
Juli, Agustus, September,
Oktober, November, Desember
Rp. 4.500.000,-
Fasilitas:
Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut:
1. Pelatihan selama 2 hari / Materi sampai dengan Selesai
2. Peserta Menginap (Twin-Shering);
3. Seminar Kit serta Tas Ekslusif;
4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)
5. Sertifikat Pelatihan
6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3

Promo Bimtek:
1. City Tour Peserta (Peserta Wajib Konfirmasi)
2. Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi)
3. Syarat & Ketentuan Berlaku
4. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, (Syarat & Ketentuan Berlaku)
5. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

- Antar Jemput Bandara
(Peserta Group Minimal 5 Orang)
- Konfirmasi selambat-lambanya H-2


Konfirmasi pendaftaran :
Telp. / Fax. ( 021 ) 22443223
HP: 081273440993 / 082281264489
WA: 082281264489

Dasar Hukum

  • Perjalanan dinas jabatan dalam negeri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007.
  • Perjalanan dinas pindah dalam negeri diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003.
  • Perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas pindah luar negeri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010.

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri (Perjadin Dalam Negeri) adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Perjadin Dalam Negeri dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007. Pejabat yang Berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/satuan kerja berkenaan. Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja Pejabat yang Berwenang tersebut.

Pejabat yang Berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut. Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan (PERMENKEU) Nomor 45/PMK.05/2007. Penyusunan rincian perjalanan dinas tersebut dilakukan dengan mempedomani Lampiran I-V.

Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya. Dokumen pertanggungjawaban biaya terdiri atas SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transport dan biaya penginapan.

Pejabat yang Berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Perjadin Dalam Negeri dalam lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing. Pejabat yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan. Pejabat yang Berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud. Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan tersebut dapat dikenakan tindakan berupa:

  • Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.