Jadwal Bimtek & Diklat Keuangan, Kepegawaian & Aset

Jadwal Bimtek & Diklat Keuangan, Kepegawaian & Aset

Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah merupakan proses awal terjadinya reformasi penganggaran keuangan daerah di Indonesia. Otonomi Daerah, tentunya sangat berimplikasi pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumber daya dalam anggaran pemerintah daerah seperti APBD. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD oleh pemerintah daerah digunakan sebagai dasar untuk melakukan aktivitas pengeluaran dana masyarakat dalam melakukan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Komponen APBD tersusun dalam suatu struktur APBD dan struktur APBD diklasifikasi menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Buku ini mendeskripsikan secara rinci dan gamblang mengenai cara mempelajari dan memahami Perencanaan dan Penganggaran Keuangan daerah di Indonesia. Berbagai jenis sistem penganggaran sektor publik terdiri dari anggaran tradisional (konvensional) dan anggaran yang berorientasi pada kepentingan publik (new public management). Anggaran tradisional ditandai dengan line-item dan incrementalism, sedangkan anggaran yang berorientasi pada kepentingan publik ditandai dengan Zero Based Budgeting, Planning Programming and Budgeting System, dan Performance Based Budgeting.

rec. Bimtek Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Daerah dengan tema ”Tertib Administrasi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Penyampainnya”.